Tanjab Barat, Hajarnews.com – Meski Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), mengklaim terus menggenjot pembangunan infrastruktur, kenyataan di lapangan tak sepenuhnya sejalan. Salah satu contohnya terlihat di Parit V, Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, di mana kondisi jalan utama yang rusak parah tak kunjung diperbaiki, meskipun APBD Tanjab Barat tahun 2025 meningkat hingga mencapai Rp1,5 triliun.
Kerusakan jalan yang menjadi akses vital bagi warga ini sudah lama dikeluhkan. Dari pantauan langsung di lapangan, terlihat sejumlah lubang besar menganga di sepanjang jalan. Kondisi ini sangat membahayakan, terutama saat musim hujan karena lubang-lubang tersebut tertutup genangan air dan membuat kendaraan rentan tergelincir.
“Saat hujan, lubangnya tertutup air, jadi sering kendaraan terperosok. Bahkan pernah terjadi kecelakaan,” keluh salah satu warga.
Ironisnya, keluhan warga seolah belum mendapatkan perhatian serius baik dari pihak eksekutif maupun legislatif. Masyarakat pun mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan, terlebih dengan anggaran daerah yang semakin besar setiap tahunnya.
“Kami harap ini segera ditindaklanjuti, jangan tunggu ada korban lagi baru sibuk diperbaiki,” tegas warga lainnya dengan nada kecewa.
Menanggapi keluhan tersebut, Lukas, anggota DPRD Tanjab Barat dari Dapil Pengabuan (PAN), menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Namun, ia mengakui proses perbaikan jalan kerap terkendala karena akses tersebut merupakan jalur yang kerap dilintasi kendaraan perusahaan batu bara.
“Kami akan berupaya bangun koordinasi dengan pihak perusahaan, semoga ada solusi. Mohon masyarakat bersabar,” ujarnya, Kamis (10/4/2025).
Senada, Ansari dari Fraksi PKB DPRD Tanjab Barat menyatakan bahwa permasalahan jalan ini sudah lama bergulir, bahkan pernah dibahas di tingkat kecamatan. Namun, terbentur status jalan yang disebut-sebut merupakan aset perusahaan, pemerintah tak bisa begitu saja melakukan perbaikan.
“Kalau belum ada penyerahan aset ke pemerintah, kami tidak bisa intervensi secara langsung. Kami hanya bisa mendampingi masyarakat agar suara mereka sampai ke atas,” jelas Ansari.
Ia juga menyarankan agar warga melapor melalui jalur resmi dari kelurahan ke kecamatan hingga ke kabupaten agar permasalahan bisa diformalkan dan masuk dalam skala prioritas pemerintah.
Hingga saat ini, masyarakat Teluk Nilau masih menanti aksi nyata dari pemerintah daerah dan pihak terkait. Kerusakan jalan yang terus dibiarkan tidak hanya mengganggu aktivitas harian, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan.
Dengan anggaran daerah yang terus meningkat, masyarakat berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kawasan tertentu saja, tapi merata hingga ke daerah pelosok yang juga memiliki kepentingan vital dalam kehidupan masyarakat.
“Bicara anggaran besar itu bagus, tapi kalau jalan kampung kami masih rusak, apa artinya pembangunan?” pungkas seorang warga penuh harap. (Tim)
