KUALA TUNGKAL, Hajarnews.com – Masjid Anwar yang berada di lingkungan perkantoran Mall Pelayanan Publik (MPP) Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), kembali menjadi sorotan. Bangunan yang baru rampung setahun lalu itu kini sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Salah satunya, retakan mencolok di lantai dua bagian teras samping sisi kanan, yang dikhawatirkan dapat membahayakan jamaah.
Kondisi ini pertama kali diketahui oleh salah seorang jamaah yang hendak melaksanakan ibadah. Ia mengungkapkan rasa khawatir terhadap kualitas bangunan yang dianggap tidak sesuai harapan.
“Kami khawatir akan keselamatan jamaah jika retakan ini terus membesar. Seharusnya masjid ini menjadi ikon dan kebanggaan, tapi yang terjadi justru menimbulkan kecemasan,” ujarnya prihatin.
Tak hanya retakan di lantai atas, kerusakan juga mulai terlihat pada fasilitas air wudhu, seperti keran yang mulai longgar dan bocor. Kondisi tersebut semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas konstruksi dan bahan yang digunakan.
Terpisah, beberapa warga menyebut bahwa proyek pembangunan Masjid Anwar menelan anggaran daerah yang tidak sedikit, diperkirakan mencapai sekitar Rp5 miliar. Namun hasil akhir dari pembangunan dinilai tidak sebanding dengan nilai tersebut.
“Tangga besinya sudah ada yang lepas las-nya, bahkan diduga menggunakan besi kopong. Kalau anak-anak bermain atau bersandar, sangat rawan patah dan bisa mencelakakan,” ungkap seorang warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait seperti Dinas teknis, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana proyek belum dapat dikonfirmasi terkait temuan kerusakan ini. Masyarakat berharap ada tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk segera melakukan audit teknis dan memastikan keselamatan jamaah.
Kondisi ini memunculkan desakan publik agar Pemkab Tanjab Barat menurunkan tim independen untuk mengevaluasi kualitas pembangunan. Warga meminta agar tidak ada pembiaran atas proyek-proyek infrastruktur yang dinilai rawan korupsi atau asal jadi.
“Ini rumah ibadah, bukan bangunan biasa. Jika ada kelalaian, harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban,” tegas salah satu tokoh masyarakat. (Den/*)
