Tanjab Barat, Hajarnews.com – Realisasi penyaluran Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) sebesar 20 persen dari PT RAAL untuk warga Desa Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terus menjadi polemik. Pasalnya, hingga kini Ketua Koperasi Ketam Putih, Hengky, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana tersebut, masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi.
Warga Dusun Mudo mengaku geram karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses penyaluran dana FPKM. Mereka menyoroti minimnya transparansi serta dugaan adanya kejanggalan dalam pengelolaan dana yang bernilai miliaran rupiah tersebut.
“Tidak pernah ada musyawarah dengan warga. Apa yang dilaksanakan hari ini tidak pernah dirapatkan,” ungkap seorang warga dengan nada kecewa.
Ia menjelaskan bahwa setiap kepala keluarga (KK) di desa ini seharusnya menerima manfaat sebesar Rp 12,5 juta, dengan total 576 KK yang tercatat sebagai penerima. Namun, hingga kini, warga belum mengetahui secara pasti bagaimana dana tersebut dikelola dan disalurkan.
Warga mendesak pihak koperasi segera menggelar rapat terbuka untuk menjelaskan penggunaan dana FPKM. Mereka ingin memastikan bahwa dana yang seharusnya menjadi hak mereka benar-benar disalurkan sesuai ketentuan.
“Jika benar tidak ada permainan, maka segera adakan rapat terbuka dan hadirkan semua warga penerima agar semuanya jelas,” tegas salah satu warga.
Saat dikonfirmasi, Camat Muara Papalik, Didruzal, SE, MM, menjelaskan bahwa pihak kecamatan hanya berperan dalam pendampingan awal saat koperasi berkoordinasi dengan perusahaan.
“Setelah dana cair dan masuk ke koperasi, itu sepenuhnya kewenangan koperasi dan pemerintahan desa,” ujarnya saat ditemui di Kantor Bupati, Kamis (13/02/25).
Ia juga menegaskan bahwa koperasi seharusnya memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait penggunaan dana tersebut.
“Seharusnya koperasi menjelaskan saja, kan ada RAB-nya. Jadi sangat jelas apa yang direalisasikan dari dana tersebut,” tambahnya.
Ketika ditanya apakah pihak kecamatan menerima laporan atau informasi terkait penggunaan dana FPKM, Didruzal mengaku tidak mengetahuinya.
“Tidak ada laporan ke kami. Mungkin hanya sebatas pemerintahan desa saja,” katanya.
Sementara itu, Ketua Koperasi Ketam Putih, Hengky, hingga kini belum memberikan tanggapan. Saat dihubungi melalui telepon, nada sambung terdengar aktif, namun tidak diangkat. Begitu pula dengan pesan WhatsApp yang dikirimkan, tidak mendapat respons.
Warga kini menunggu kejelasan dari pihak koperasi agar polemik ini tidak semakin berlarut-larut. Mereka berharap ada transparansi dalam pengelolaan dana FPKM demi kesejahteraan bersama. *Den/*)
