Inspektorat Rokan Hilir Dapat Apresiasi dari LSM KPK Independen: Dorong Transparansi Dana BOS di Sekolah
Rokan Hilir, Riau, Hajarnews.com —Langkah cepat dan terbuka yang ditunjukkan oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dalam menanggapi berbagai pemberitaan terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Tim Informasi dan Data Dewan Pimpinan Daerah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Independen Kabupaten Rokan Hilir, Rudi Hartono.
Menurut Rudi, sikap responsif inspektorat menjadi sinyal positif bagi upaya pengawasan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan di daerah. Ia menyampaikan, dalam waktu dekat pihaknya akan menindaklanjuti sejumlah temuan dan informasi yang beredar di media daring dengan langkah konkret.
“Kami sangat mengapresiasi respon positif yang disampaikan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir. Dalam waktu dekat kami akan melayangkan surat resmi kepada pihak-pihak terkait, khususnya Inspektorat, sebagaimana yang telah disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp,” ujar Rudi Hartono, Minggu (26/10/2025).
Rudi menegaskan, pihaknya sebagai lembaga swadaya masyarakat berkomitmen untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS, baik di tingkat sekolah maupun pemerintah daerah.
“Harapan kami, agar pemerintah dan pihak sekolah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini penting untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan secara efektif dan efisien demi peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan transparan,” tambahnya.
Langkah Inspektorat Rokan Hilir untuk terbuka terhadap laporan masyarakat juga menjadi sorotan positif. Dalam pesan singkat yang diterima media pada Jumat (24/10/2025), pihak inspektorat menyampaikan kesiapannya menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.
“Kalau Bapak punya data lengkap terkait permasalahan itu, silakan bersurat ke kantor ya, supaya bisa dimasukkan ke dalam daftar audit pengaduan masyarakat. Kami sangat senang atas adanya pengaduan masyarakat. Namun, kami masih terbatas pada personil, jadi setiap laporan yang masuk akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme,” tulis perwakilan inspektorat melalui pesan WhatsApp.
Sikap terbuka ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan internal, terutama dalam pengelolaan dana publik seperti BOS yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
LSM KPK Independen Rokan Hilir berharap langkah ini dapat menjadi awal dari kolaborasi positif antara lembaga pengawas internal pemerintah dan elemen masyarakat sipil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dengan sinergi tersebut, diharapkan potensi penyalahgunaan anggaran pendidikan dapat diminimalisir, serta memastikan bahwa setiap rupiah dana BOS benar-benar sampai kepada siswa yang berhak dan dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir.
Pewarta : Adi Riswanto
