Tanjab Barat, Hajarnews.com – Rencana pembangunan gedung Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) senilai Rp 12 miliar menuai kontroversi. Anggaran yang terbilang fantastis ini dinilai kurang berpihak pada masyarakat yang sangat membutuhkan pemerataan infrastruktur dasar, seperti jalan, pertanian, kesehatan, dan perkebunan.
Proyek ini memicu kehebohan di tengah masyarakat yang masih banyak mengeluhkan kondisi infrastruktur yang belum memadai. Banyak yang mempertanyakan prioritas pembangunan, terutama mengingat janji pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat “Berkah Madani” pada periode kedua kepemimpinannya. Kritik tajam pun dilayangkan karena anggaran yang besar tersebut dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan mendesak masyarakat di berbagai sektor.
Rahmadi Ariyanto, S.Kom selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Pemantau Kewenangan (LSM-JPK), Tanjab Barat menyatakan akan menjadi pihak pertama yang menolak proyek ini jika benar-benar terlaksana.
“Kami dari LSM-JPK Tanjab Barat mendesak pemerintah daerah untuk lebih transparan dan memprioritaskan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Rahmadi, Senin (17/3/2025).
LSM tersebut juga meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan rinci terkait alokasi anggaran dan proses pengambilan keputusan dalam proyek pembangunan gedung Banggar.
Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana pembangunan gedung tersebut atas kritik yang dilontarkan masyarakat serta LSM JPK Tanjab Barat.
Kejelasan terkait rencana pembangunan dan respons pemerintah sangat dinantikan untuk meredakan kehebohan yang terjadi. Publik berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan solusi yang bijak dan memperhatikan aspirasi masyarakat. (Den)
