Kuala Tungkal, Hajarnews.com – Kekecewaan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) semakin memuncak menyusul kondisi jalan nasional yang tak kunjung diperbaiki selama lebih dari lima tahun terakhir. Sorotan tajam pun diarahkan kepada kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat.
“Kami merasa diabaikan. Jalan ini adalah urat nadi perekonomian kami, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Sudah lima tahun tidak ada perbaikan signifikan,” ungkap Beni, salah seorang pemuda Kuala Tungkal, Selasa (26/8/2025).
Kritik warga tersebut menyinggung tiga fungsi utama DPR: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Masyarakat mempertanyakan sejauh mana peran wakil rakyat dalam memperjuangkan anggaran infrastruktur serta mengawasi jalannya proyek pembangunan yang menyentuh kepentingan warga banyak.
“Kami tahu DPR punya fungsi untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan mengawasi kinerja pemerintah. Tapi, apa hasilnya untuk jalan ini? Kami tidak melihat bukti nyata,” tambah Beni dengan nada kecewa.
Menanggapi keresahan warga, Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat turun tangan dengan mengerahkan Dinas PUPR Tanjab Barat untuk melakukan perbaikan darurat.
“Kalau menunggu prosedur, menunggu provinsi turun tangan, bisa-bisa masyarakat yang lebih dulu menanggung akibatnya. Maka kami bergerak, karena kepentingan warga harus lebih diutamakan,” tegas Bupati.
Menurut Anwar Sadat, perbaikan jalan bukan semata soal infrastruktur, melainkan juga soal keselamatan, kenyamanan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jalan yang rusak bukan hanya menghambat perjalanan, tapi juga bisa mengancam nyawa, memperlambat distribusi barang, hingga merugikan pedagang kecil yang tiap hari bergantung pada jalur tersebut,” jelasnya.
Meski secara kewenangan jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), langkah cepat Bupati Anwar Sadat menjadi bukti bahwa kepemimpinan tidak boleh sekadar berlindung di balik alasan teknis.
“Yang terpenting masyarakat terbantu, itu dulu. Soal kewenangan bisa kita koordinasikan kemudian,” tambahnya.
Masyarakat kini berharap perbaikan darurat tersebut bisa menjadi alarm bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan BPJN untuk segera turun tangan melakukan perbaikan permanen. Pasalnya, jalur utama Jambi–Tungkal bukan hanya urat nadi ekonomi Tanjab Barat, tetapi juga penopang konektivitas antarwilayah di Provinsi Jambi. (*)
