KUALA TUNGKAL, Hajarnews.com – Pelaksanaan proyek Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), kembali menuai sorotan tajam. Sejumlah warga menilai pekerjaan terkesan asal jadi, bahkan disinyalir ada oknum pelaksana yang memonopoli proyek di empat kelurahan. Jum’at (15/8/2025).
Seharusnya, DAU menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan wilayah dan meningkatkan kualitas infrastruktur di kelurahan. Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Kualitas pekerjaan dipertanyakan, dan dugaan monopoli pelaksana semakin memperkeruh kepercayaan publik.
Berdasarkan data yang dihimpun tim nedia, sedikitnya empat kelurahan melibatkan penyedia yang sama dalam proyek DAU 2025. Tiga kelurahan berada di Kecamatan Tungkal Ilir, sementara satu lainnya di Kecamatan Seberang Kota.
Di Kelurahan Tungkal V, proyek rabat beton yang baru selesai awal Ramadan lalu kini sudah retak di beberapa titik.
“Baru dibangun beberapa bulan, tapi sudah rusak. Retak di sana-sini. Kok bisa cepat begini?” keluh salah satu warga setempat.
Sementara itu di Kelurahan Tungkal III, proyek drainase yang menelan anggaran sekitar Rp300 juta justru menimbulkan masalah baru. Bukannya mengalirkan air dengan baik, drainase malah membuat genangan di sejumlah titik.
“Ini mubazir namanya. Air bukannya lancar, malah tergenang,” ujar warga dengan nada kesal.
Warga mendesak pemerintah kelurahan lebih selektif memilih pelaksana pekerjaan. Selain merugikan masyarakat, kualitas buruk juga merugikan keuangan daerah.
“Kalau penyedianya cuma itu-itu saja dan tidak mengutamakan kualitas, ya jadinya begini. Kualitas jadi taruhan,” kritik warga.
Lurah Tungkal III, Hidayatullah, mengakui bahwa keterbatasan dana membuat pembangunan drainase belum bisa tuntas hingga ke saluran pembuangan akhir. Ia berjanji kelanjutan proyek akan diupayakan lewat dana APBD tahun depan.
“Dari dana kelurahan segitu yang bisa dikerjakan. Nanti kita sambungkan dari APBD supaya airnya mengalir ke saluran pembuangan,” jelasnya melalui WhatsApp.
Ketika dikonfirmasi soal pelaksana, Hidayatullah menyebut nama Salim sebagai penyedia pekerjaan. Hal senada disampaikan Lurah Tungkal V, Ariyanto, yang juga menyebut Salim sebagai pelaksana proyek rabat beton di wilayahnya.
Menariknya, proyek DAU di Tungkal V terindikasi dikerjakan lebih awal atau curi start sebelum anggaran resmi dicairkan. Hingga berita ini diturunkan, Salim belum berhasil dimintai keterangan terkait berbagai sorotan tersebut.
Dugaan monopoli, curi start, dan rendahnya kualitas pekerjaan semakin menguatkan tanda tanya: apakah DAU ini benar-benar dikerjakan secara swakelola, atau justru sudah bergeser menjadi pola kontraktual yang rawan penyimpangan?
Pihak berwenang diharapkan segera turun tangan untuk mengkroscek dugaan kejanggalan ini, sebelum kepercayaan masyarakat pada pengelolaan dana publik semakin runtuh. (*)
