KUALA TUNGKAL, Hajarnews.com – Kinerja pengawasan DPRD Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), khususnya Komisi III (Tiga), kembali menjadi sorotan tajam. Pengawasan terhadap sejumlah proyek infrastruktur dinilai lemah, bahkan oleh banyak pihak dianggap “tumpul”. Pasalnya, beberapa kali laporan media terkait kerusakan proyek bernilai miliaran rupiah tak mendapat tindak lanjut tegas dari lembaga legislatif tersebut.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pekerjaan overlay (pelapisan ulang) jalan dua jalur lintas Kuala Tungkal–Jambi. Ironisnya, jalan yang baru saja rampung beberapa minggu lalu kini sudah menunjukkan kerusakan. Padahal, proyek ini menghabiskan anggaran besar, mencapai Rp 5 miliar dari APBD Murni Tanjab Barat Tahun 2025.
“Pengawasan DPRD, terutama Komisi III, benar-benar tumpul. Sudah jelas ada temuan di lapangan, tapi respon mereka biasa saja,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya, Minggu (26/4/2025).
Menurutnya, potensi kerugian negara akibat buruknya kualitas proyek sangat nyata di depan mata. Namun, sikap Komisi III dinilai cenderung pasif dan tidak proaktif mengawal hasil pembangunan yang dibiayai uang rakyat.
“Kalau cuma duduk manis, kunker ke luar daerah terus, lalu siapa yang kawal pembangunan? Kalau dibiarkan begini, pembangunan di Tanjab Barat tidak akan pernah maju,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Tanjab Barat, Apri Dasman, sempat memberikan klarifikasi. Menurutnya, berdasarkan pengakuan dari pihak kontraktor, kerusakan jalan disebabkan kondisi tanah yang terus basah di lokasi proyek.
“Kelas A-nya di sana basah terus, memang susah,” kata Apri menjelaskan hasil konfirmasi dengan penyedia jasa.
Lebih lanjut, Apri menyebutkan bahwa kontraktor, CV Aldo Putra Jambi, telah berjanji akan memperbaiki kerusakan tersebut usai menyelesaikan pengaspalan di kawasan pengadilan. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor maupun konsultan pengawas belum dapat dikonfirmasi lebih jauh mengenai teknis perbaikan dan standar material yang digunakan.
Kondisi ini semakin memperkuat dorongan masyarakat agar DPRD, khususnya Komisi III, meningkatkan fungsi pengawasan secara nyata, bukan hanya seremonial. Sebab, setiap rupiah dari APBD adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan rakyat. (Tim)
