Proyek Normalisasi Parit Rp400 Juta di Mekar Tanjung Disoal, Warga Pertanyakan Transparansi Kades
Tanjab Barat, Hajarnews.com – Proyek normalisasi parit di Desa Mekar Tanjung, Kecamatan Bram Itam, menjadi sorotan warga. Mereka menuding kepala desa tidak melakukan musyawarah atau koordinasi sebelum melaksanakan proyek yang menelan anggaran ratusan juta rupiah tersebut.
Proyek yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2024 ini memiliki nilai lebih dari Rp400 juta, namun masyarakat setempat mengaku tidak pernah diajak berdiskusi terkait pelaksanaannya. Bahkan, RT dan PPK desa juga disebut tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan maupun pengerjaan proyek.
Sejumlah warga menilai proyek ini terkesan tertutup dan tidak transparan.
“Itu dikelola langsung oleh kades. Jangankan kami sebagai masyarakat, RT dan PPK saja tidak dilibatkan,” ungkap seorang warga.
Ketika ditanya siapa yang mengerjakan proyek tersebut, warga mengaku tidak mengetahuinya.
“Yang pasti bukan warga sini, dan yang tahu hanya kepala desa,” tambahnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Mekar Tanjung, Fani, membenarkan bahwa proyek normalisasi parit memang telah dilaksanakan menggunakan Dana Desa Tahun 2024.
“Iya benar, kami telah melaksanakan normalisasi parit untuk mengatasi pendangkalan sungai,” ujar Fani saat ditemui di kediamannya pada Minggu (9/2/2025).
Namun, ketika ditanya soal besaran anggaran yang digunakan, kades tampak ragu-ragu dalam memberikan jawaban. Pernyataannya bahkan tidak sesuai dengan informasi yang tertera di papan proyek yang ada di lokasi.
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, proyek normalisasi dengan volume 3.700 meter memiliki anggaran sebesar Rp425 juta. Namun, dalam keterangannya, kades justru menyebutkan bahwa dana yang dialokasikan hanya sekitar Rp300 juta lebih.
Saat ditanya mengapa masyarakat, RT, dan perangkat desa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan proyek ini, Kades Fani enggan memberikan banyak komentar.
“Yang pasti tujuan saya baik, dengan normalisasi ini kita bisa mengatasi pendangkalan sungai dan mencegah banjir,” pungkasnya.
Warga berharap ada klarifikasi lebih lanjut dari pemerintah desa maupun pihak terkait mengenai transparansi anggaran dan pelaksanaan proyek ini. Mereka juga meminta agar dalam program dana desa berikutnya, pemerintah desa lebih terbuka dan melibatkan masyarakat setempat. (*)
