KUALA TUNGKAL, Hajarnews.com – Isu pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) yang belakangan mencuat mendapat tanggapan serius dari Ketua DPRD Tanjab Barat, Hamdani, SE. Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa setiap rencana pemekaran harus melalui kajian komprehensif, mempertimbangkan semua aspek strategis demi menghindari dampak negatif di kemudian hari.
“Kalau itu keputusan pusat, tentu kita menunggu arahan. Kalau memang harus dipecah atau dimekarkan, ya mau tidak mau kita jalankan. Tapi tetap, kalau aturannya sesuai, kami akan memproses dengan harapan pembangunan di wilayah ulu bisa dipercepat,” ujar Hamdani, Minggu (10/8/2025) di Gedung DPRD Tanjab Barat.
Hamdani mengingatkan, pemekaran daerah bukan sekadar pembagian wilayah administratif. Ada banyak variabel yang harus dianalisis, mulai dari potensi peningkatan PAD, dampak sosial-budaya, hingga kemampuan fiskal daerah yang baru terbentuk.
“Pemekaran adalah isu kompleks. Kalau kajiannya tidak matang, bukan mustahil malah menambah masalah, baik di bidang pelayanan publik maupun ekonomi daerah,” tegasnya.
Ia juga memastikan DPRD akan menampung aspirasi semua pihak sebelum memberikan sikap resmi.
“Kami akan mendengarkan masukan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan semua stakeholder. Setiap pandangan akan menjadi bahan pertimbangan,” tambahnya.
Lebih jauh, Hamdani menekankan bahwa tujuan utama pemekaran haruslah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan.
“Pemekaran bukan soal garis di peta, tapi bagaimana membuat pelayanan publik lebih cepat, efisien, dan merata. Pemerintah harus lebih dekat dengan rakyatnya,” jelasnya.
Menariknya, Hamdani mengaku pertama kali mengetahui isu ini dari pemberitaan media. Meski demikian, ia berkomitmen untuk bersikap objektif dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. (Den/*)
