Soal PI Migas, Pemprov Jambi Diminta Transparan – Pemkab Tanjab Barat Jangan Buang Waktu

JAMBI, Hajarnews.com – Peluang emas bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) untuk meraih tambahan pendapatan daerah dari sektor hulu migas terancam hilang jika pemerintah setempat terus mengulur waktu dalam pengelolaan Participating Interest (PI) 10%.

Pengamat ekonomi Jambi, Dr. Noviardi Ferzi, mengingatkan bahwa PI 10% adalah amanat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memberikan kesempatan daerah ikut menikmati keuntungan dari sumber daya alamnya sendiri.

Bacaan Lainnya

“Kesempatan ini langka dan tidak akan datang dua kali. Jika tidak segera dimanfaatkan, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya dinikmati masyarakat akan menguap,” tegasnya, Selasa (12/8/2025).

Dr. Noviardi menilai sikap menunda-nunda justru memunculkan kecurigaan publik.

“Masyarakat bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apakah birokrasi tidak mampu, atau ada kepentingan lain yang menghalangi? Jika berlarut, ini akan merusak citra dan kepercayaan publik,” ujarnya.

Menurutnya, manfaat PI 10% bukan sekadar tambahan kas daerah. Kepemilikan saham partisipasi memberi Pemkab hak suara dalam pengambilan keputusan operasional dan strategis proyek migas. Hal ini penting untuk memastikan kegiatan hulu migas berjalan sesuai standar lingkungan dan sosial, serta mendukung prioritas pembangunan daerah.

Ia juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Provinsi Jambi sebagai fasilitator dan pengawas.

“Pemprov harus transparan. Semua proses, mulai negosiasi hingga skema pembiayaan, wajib dibuka ke publik. Jangan ada yang ditutupi. Transparansi ini penting untuk mencegah praktik korupsi dan memastikan semua demi kepentingan rakyat, bukan segelintir elite,” tegasnya.

Dr. Noviardi mendesak Pemkab Tanjab Barat segera membentuk tim ahli, intens berkoordinasi dengan SKK Migas dan kontraktor, serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan proses.

“Jangan biarkan kesempatan ini direbut pihak lain atau hilang karena birokrasi lambat. Ini bukan sekadar urusan bisnis, tapi menyangkut kesejahteraan rakyat dan masa depan Jambi,” pungkasnya.  (Den/*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *