Kuala Tungkal, Hajarnews.com — Proyek pembangunan jembatan di Parit 2 RT 06 Desa Kemuning, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), yang belakangan menjadi sorotan karena dinilai berada di lokasi kurang strategis dan minim pemukiman, akhirnya mendapat penjelasan dari Kepala Desa Kemuning, Abdul Gani.
Menurut Kades, pembangunan jembatan tersebut bukan keputusan sepihak, melainkan merupakan hasil pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa.
“Jembatan itu sudah dua tahun diminta warga karena jalan tersebut hasil swakelola masyarakat untuk akses ke masjid yang berada di Parit 2 RT 06. Masjidnya hanya ada satu di sana, dan itu jalur penghubung warga RT 07 dan RT 06,” jelas Abdul Gani, Jumat (19/7/2025).
Namun, ketika ditanya siapa pelaksana proyek tersebut, Kades menyatakan tidak mengetahui secara detail. Ia menyebut rekanan proyek langsung berkoordinasi dengan Ketua RT setempat.
“Saya tidak tahu siapa rekanannya, karena mereka langsung konfirmasi ke RT,” ujarnya.
Sorotan terhadap lokasi proyek muncul karena di sekitar titik pembangunan hanya terlihat satu rumah penduduk. Namun, Kades menjelaskan bahwa jembatan tersebut merupakan jalan lintas yang menghubungkan Parit 1 dan Parit 2, serta memang dibutuhkan meski jarak antar rumah penduduk cukup berjauhan.
“Rumah warga di sana memang jauh-jauh. Tapi itu jalan lintas yang dibutuhkan warga dua parit,” tambahnya.
Terkait validitas usulan proyek, Abdul Gani menegaskan bahwa usulan tersebut memang berasal dari warga melalui RT dan dibahas dalam forum Musrenbang Desa.
“Banyak usulan dari warga dan RT, tapi belum semuanya bisa dikabulkan karena ada skala prioritas. Kami juga tidak tahu kalau tahun ini ternyata jembatan itu disetujui bersama lampu jalan,” pungkasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah, Camat Bram Itam menyarankan agar klarifikasi lebih lanjut dilakukan ke Bappeda Tanjab Barat.
“Coba tanya ke Bappeda, semua usulan Musrenbang per kecamatan ada di sana,” singkatnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bidang Litbang Bappeda Tanjab Barat belum memberikan tanggapan, meskipun konfirmasi sudah dilayangkan melalui pesan WhatsApp.
Publik berharap adanya transparansi lebih lanjut terkait prioritas pembangunan, agar proyek yang dibiayai dari uang negara benar-benar menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat. (*)
