KUALA TUNGKAL, Hajarnews.com – Gelombang kecurigaan publik merebak di Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) setelah terungkap 3 (tiga) lurah di daerah ini secara kompak menunjuk satu pemasok material untuk proyek-proyek Dana Alokasi Umum (DAU). Praktik yang terkesan “sepakat dalam diam” ini dikhawatirkan melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat.
Informasi yang dihimpun menyebutkan Lurah Tungkal 5 (Kecamatan Seberang Kota), Lurah Kampung Nelayan, dan Lurah Tungkal 3 (Kecamatan Tungkal Ilir) sama-sama menggunakan jasa seorang pengusaha lokal bernama Pak Salim sebagai penyedia material untuk beragam pekerjaan fisik di kelurahan mereka.
Lurah Kampung Nelayan, Sopian, secara terbuka mengakui hal tersebut. Ia berdalih, Pak Salim dipilih karena memiliki gudang material, badan usaha berbentuk CV, dan pengalaman yang dinilai mumpuni.
“Supplier kami memang Pak Salim, untuk pelaksana kegiatan masyarakat. Karena sistem kami swakelola, kami bebas memilih toko yang kami gunakan, tidak harus melalui lelang,” ujar Sopian.
Senada, Lurah Tungkal 3, Hidayatullah, serta Lurah Tungkal 5 juga membenarkan penggunaan pemasok yang sama. Namun, alasan yang mereka sampaikan justru memantik tanda tanya besar di masyarakat: mengapa hanya satu pemasok yang dipilih, sementara masih ada pelaku usaha lain yang layak bersaing?
Pengadaan barang/jasa pemerintah pada dasarnya diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) yang menekankan pentingnya transparansi, persaingan sehat, dan mencegah praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Mekanisme lelang atau tender terbuka menjadi sarana utama untuk mendapatkan harga terbaik dan kualitas terjamin.
Lembaga Swadaya Masyarakat LP2DP Tanjab Barat mengecam keras praktik ini dan menuntut penyelidikan resmi.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan praktik monopoli ini. Kalau terbukti, harus ada sanksi tegas sesuai hukum,” tegas perwakilan LP2DP.
LSM tersebut juga mendorong Pemkab dan DPRD Tanjab Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan DAU. Transparansi dan akuntabilitas, kata mereka, wajib menjadi roh setiap penggunaan anggaran negara. (Den/*)
